Back to Kompasiana
Artikel

Metro

Fatih Mujahid

RedakturTabloid Media Umat http://mediaumat.com/ http://hizbut-tahrir.or.id/ mujahid.fatih@gmail.com @fatih_mujahid selengkapnya

Jampersal, Mau Melahirkan Malah Susah

REP | 29 March 2013 | 08:06 Dibaca: 3102   Komentar: 0   0

Bidan dan rumah sakit enggan melayani pasien ini karena justru proses pencairan dananya rumit.

Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 1 trilyun untuk program JaminanPersalinan (Jampersal) di tahun 2011. Tahun depan pemerintah juga akan menggelontorkan dana untuk jaminan kesehatan, termasuk Jaminan Persalinan sebesar Rp 1,5 trilyun. Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan seluruh anggaran Program Jampersal tahun 2011 sebesar Rp 1 trilyun sudah terpakai.

Kementerian kesehatan juga menaikkan jasa layanan yang sebelumnya Rp 420 ribu kini menjadi Rp 570 ribu per pasien. “Kita sengaja menaikkan tarif bidannya agar mau melayani pasien Jampersal. Selain itu, Kemenkes lewat Dikes akan mempermudah persyaratan klaim setiap penanganan pasien Jampersal,” tambah Menkes dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, senin (21/11) di Gedung DPR senayan Jakarta.

Program ini bertujuan mempercepat pencapaian pembangunan kesehatan nasional serta Millennium Development Goals (MDGs), meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan. Targetnya dari 228 AKI ke 102 AKI per 100 ribu kelahiran.

Namun, program yang semestinya untuk menjamin ibu-ibu hamil ini, dalam pelaksanaannya berbeda dengan yang diprogramkan. Endang berdalih tidak maksimalnya program ini karena kurangnya informasi ke masyarakat tentang program tersebut. “Ada yang memilih melahirkan di rumah, ini terjadi karena pasien tidak tahu kalau ada layanan melahirkan gratis,” tandasnya.

SetengahHati

Faktanya salah satu pasien Jampersal yang diungkapkan oleh Arif Witanto Koordinator LSM Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengatakan bahwa “NurIslamiyah, seorang warga miskin pengguna program Jampersal, warga Desabakung RT 03 RW 05 Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ditolak petugas Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo, Blitar. Nurdi tolak dengan dalih RS Ngudi Waluyo tidak ada dokter jaga. Pasien diberi pilihan dirujuk ke Rumah Sakit Swasta Aminah, Blitar dan syaratnya pasien harus terlebih dahulu diubah dari Jampersal menjadi pasien umum. Karena kondisi pasien mengkhawatirkan, keluarga menyetujui. Dengan operasi Caesar, pasien diwajibkan membayar dana sebesar Rp 6.710.000. Bagi Sunaryo, penjual bakso keliling, kewajiban tersebut sangat memberatkan dirinya,” paparnya.

Bukan hanya Nur, masih banyak lagi ibu-ibu hamil dengan kondisi keluarga terbelit kemiskinan menjadi permainan Jampersal dan menimbulkan masalah baru. Banyak ibu-ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan tidak manusiawi.

Banyak bidan tak mau menangani pasien Jampersal. Bukan sekadar masalah uangnya yang tak terlalu besar, tapi masalah administratif yang rumit. “Belum lagi masalah risikonya cukup besar. Makanya, banyak bidan kemudian memilih merujuk ke rumah sakit,” kata seorang bidan yang tak mau disebut namanya.

Tapi masalah tidak selesai. Ternyata, rumah sakit pun banyak yang enggan menerima pasien tersebut. Alasan yang sering muncul adalah kamar sudah penuh. Akhirnya pasien ini dilemparkan ke rumah sakit lain atau kalau mau dilayani sebagai pasien umum.

Penanganan pasien miskin ini akhirnya menimbulkan banyak keterlambatan. Dampaknya, bukannya pasien ini terlayani dengan baik malah terlunta-lunta. Walhasil, seorang ketua asosiasi bidan di sebuah kota di Jawa Barat menyatakan, tidak ada dampak signifikan program Jampersal ini dalam mengurangi angka kematian ibu.

Iffah Ainur Rochmah Jubir Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menilai Jampersal adalah kebijakan setengah hati pemerintah dalam pelayanan publik. Seolah memahami persoalan masyarakat, namun justru memberikan pelayanan yang menyengsarakan kaum ibu. “Target penurunan Angka Kematian Ibu tak lebih hanya lips service untuk mencapai target MDGS 2015, tanpa benar-benar menghilangkan faktor-faktor penyebab tingginya AKI,” jelasnya. Program ini pula sangat rawan ditunggangi agenda kontrol populasi melalui KB.

Iffah mengingatkan bahwa hendaklah pemerintah memberikan pelayanan persalinan yang layak dan bermartabat. Negara mampu melakukan itu dengan menyediakan dana mencukupi jika menjadikan tanggungjawab sebagai paradigma bukan menjadikan kesehatan sebagai jasa perdagangan oleh para kapital.[]fatih mujahid

Publis; Tabloid Media Umat Edisi 71 (2-15 Desember 2011)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Remaja di Moskow Juga Suka Naik ke Atap KRL …

Lidia Putri | | 01 August 2014 | 19:28

Menelusuri Budaya Toleransi di Komplek …

Arif L Hakim | | 01 August 2014 | 18:18

Apakah ‘Emoticon’ Benar-benar Jujur? …

Fandi Sido | | 01 August 2014 | 18:15

“Tak Sempurna Hanya Tanpa …

Jarjis Fadri | | 31 July 2014 | 08:41

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Koalisi Merah Putih Tetaplah Merah Putih, …

Hanny Setiawan | 9 jam lalu

Jokowi Belum Dilantik, PKB Sudah Nagih Jatah …

Ikhlash Hasan | 9 jam lalu

Libur Lebaran, Bertemu Bule dan Supir Isteri …

Hendry Sianturi | 14 jam lalu

Membuat Tanda Salib di Pusara Ir. Soekarno …

Kosmas Lawa Bagho | 14 jam lalu

Info Hoax Umar Abuh Masih Disebarkan …

Gatot Swandito | 17 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: