Back to Kompasiana
Artikel

Metro

Fatih Mujahid

RedakturTabloid Media Umat http://mediaumat.com/ http://hizbut-tahrir.or.id/ mujahid.fatih@gmail.com @fatih_mujahid selengkapnya

Jampersal, Mau Melahirkan Malah Susah

REP | 29 March 2013 | 08:06 Dibaca: 3111   Komentar: 0   0

Bidan dan rumah sakit enggan melayani pasien ini karena justru proses pencairan dananya rumit.

Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 1 trilyun untuk program JaminanPersalinan (Jampersal) di tahun 2011. Tahun depan pemerintah juga akan menggelontorkan dana untuk jaminan kesehatan, termasuk Jaminan Persalinan sebesar Rp 1,5 trilyun. Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan seluruh anggaran Program Jampersal tahun 2011 sebesar Rp 1 trilyun sudah terpakai.

Kementerian kesehatan juga menaikkan jasa layanan yang sebelumnya Rp 420 ribu kini menjadi Rp 570 ribu per pasien. “Kita sengaja menaikkan tarif bidannya agar mau melayani pasien Jampersal. Selain itu, Kemenkes lewat Dikes akan mempermudah persyaratan klaim setiap penanganan pasien Jampersal,” tambah Menkes dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, senin (21/11) di Gedung DPR senayan Jakarta.

Program ini bertujuan mempercepat pencapaian pembangunan kesehatan nasional serta Millennium Development Goals (MDGs), meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan. Targetnya dari 228 AKI ke 102 AKI per 100 ribu kelahiran.

Namun, program yang semestinya untuk menjamin ibu-ibu hamil ini, dalam pelaksanaannya berbeda dengan yang diprogramkan. Endang berdalih tidak maksimalnya program ini karena kurangnya informasi ke masyarakat tentang program tersebut. “Ada yang memilih melahirkan di rumah, ini terjadi karena pasien tidak tahu kalau ada layanan melahirkan gratis,” tandasnya.

SetengahHati

Faktanya salah satu pasien Jampersal yang diungkapkan oleh Arif Witanto Koordinator LSM Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengatakan bahwa “NurIslamiyah, seorang warga miskin pengguna program Jampersal, warga Desabakung RT 03 RW 05 Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ditolak petugas Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo, Blitar. Nurdi tolak dengan dalih RS Ngudi Waluyo tidak ada dokter jaga. Pasien diberi pilihan dirujuk ke Rumah Sakit Swasta Aminah, Blitar dan syaratnya pasien harus terlebih dahulu diubah dari Jampersal menjadi pasien umum. Karena kondisi pasien mengkhawatirkan, keluarga menyetujui. Dengan operasi Caesar, pasien diwajibkan membayar dana sebesar Rp 6.710.000. Bagi Sunaryo, penjual bakso keliling, kewajiban tersebut sangat memberatkan dirinya,” paparnya.

Bukan hanya Nur, masih banyak lagi ibu-ibu hamil dengan kondisi keluarga terbelit kemiskinan menjadi permainan Jampersal dan menimbulkan masalah baru. Banyak ibu-ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan tidak manusiawi.

Banyak bidan tak mau menangani pasien Jampersal. Bukan sekadar masalah uangnya yang tak terlalu besar, tapi masalah administratif yang rumit. “Belum lagi masalah risikonya cukup besar. Makanya, banyak bidan kemudian memilih merujuk ke rumah sakit,” kata seorang bidan yang tak mau disebut namanya.

Tapi masalah tidak selesai. Ternyata, rumah sakit pun banyak yang enggan menerima pasien tersebut. Alasan yang sering muncul adalah kamar sudah penuh. Akhirnya pasien ini dilemparkan ke rumah sakit lain atau kalau mau dilayani sebagai pasien umum.

Penanganan pasien miskin ini akhirnya menimbulkan banyak keterlambatan. Dampaknya, bukannya pasien ini terlayani dengan baik malah terlunta-lunta. Walhasil, seorang ketua asosiasi bidan di sebuah kota di Jawa Barat menyatakan, tidak ada dampak signifikan program Jampersal ini dalam mengurangi angka kematian ibu.

Iffah Ainur Rochmah Jubir Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menilai Jampersal adalah kebijakan setengah hati pemerintah dalam pelayanan publik. Seolah memahami persoalan masyarakat, namun justru memberikan pelayanan yang menyengsarakan kaum ibu. “Target penurunan Angka Kematian Ibu tak lebih hanya lips service untuk mencapai target MDGS 2015, tanpa benar-benar menghilangkan faktor-faktor penyebab tingginya AKI,” jelasnya. Program ini pula sangat rawan ditunggangi agenda kontrol populasi melalui KB.

Iffah mengingatkan bahwa hendaklah pemerintah memberikan pelayanan persalinan yang layak dan bermartabat. Negara mampu melakukan itu dengan menyediakan dana mencukupi jika menjadikan tanggungjawab sebagai paradigma bukan menjadikan kesehatan sebagai jasa perdagangan oleh para kapital.[]fatih mujahid

Publis; Tabloid Media Umat Edisi 71 (2-15 Desember 2011)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Nangkring Bareng Pertamina …

Maria Margaretha | | 29 August 2014 | 23:37

“Curhat Jokowi Kelelep BBM dan Kena …

Suhindro Wibisono | | 29 August 2014 | 16:40

5 Polusi Rumah yang berbahaya selain Rokok …

Hendrik Riyanto | | 30 August 2014 | 04:53

Jokowi-JK Berhentilah Berharap Tambahan …

Win Winarto | | 29 August 2014 | 22:16

Blog Competition Smartfren: Andromax yang …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Jogja Terhina, France Tidak Perlu Minta Maaf …

Nasakti On | 9 jam lalu

Rising Star Indonesia, ‘Ternoda’ …

Samandayu | 9 jam lalu

Yogya, Kamar Kos, dan Segarnya Es Krim Rujak …

Wahyuni Susilowati | 13 jam lalu

Doa untuk Mas Vik …

Aiman Witjaksono | 16 jam lalu

Kejadian di SPBU yang Bikin Emosi… …

Ryan M. | 19 jam lalu


HIGHLIGHT

London in a Day on Foot …

Fillia Damai R | 8 jam lalu

Jogja Miskin, Bodoh, Tolol dan Tak …

Erda Rindrasih | 8 jam lalu

Mengintip Sekelumit Catatan Umar Kayam …

G | 8 jam lalu

5 Polusi Rumah yang berbahaya selain Rokok …

Hendrik Riyanto | 9 jam lalu

Tentang Mengusahakan Jodoh …

Adin_noel | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: