Back to Kompasiana
Artikel

Metro

Abuzakir Ahmad Zacky

Memburu berita, mengabadikan setiap moment, bertemu banyak orang, menyaksikan berbagai tragedi, dan mencatatkan berbagai kenangan. selengkapnya

Sismanu: SK Gubernur No/36/2001 RT/RW Diganti Perda

REP | 29 September 2013 | 22:32 Dibaca: 1926   Komentar: 2   0

Bertempat di Balai Rakyat Kecamatan Matraman Jakarta Timur belum lama ini diselenggarakan dialog Interaktif dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menjaring aspirasi warga dengan anggota Dewan.

Pada acara itu hadir Anggota DPRD Komisi A. William Yani & Hj. Nadjmatul Faizah sedangkan dari Pemprov DKI Jakarta hadir Kepala Biro Tapem Pemprov DKI Jakarta Irmansyah dengan dihadiri kurang lebih 150 peserta tersebut.

Saat sesion tanya jawab, pertanyaan kebanyakan ditujukan kepada Anggota Dewan berkaitan dengan tugasnya sehari-hari, kecuali Sismanu Ketua RW 06 Utan Kayu Selatan yang juga sebagai Ketua Umum Ikatan Ketua RW Jakarta. Pertanyaan ditujukan langsung kepada Irmansyah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta.

Sismanu mengatakan, bahwa sekarang ini tahapan Pelaksanaan Pemilu 2014 sudah berjalan. Petugas PPDP adalah pengurus RT/RW yang namanya akan terdaftar sampai pelaksanaan Pemilu, karena mereka adalah petugas yang mengetahui persis data pemilih satu persatu dari masing-masing RT. Periode kepengurusan RT/RW di DKI Jakarta yang berakhir masa baktinya tidak sama waktunya, menjadikan sepanjang tahun selama 3 tahun berturut-turut diberbagai wilayah di DKI Jakarta Pengurus RT/RW menyelenggarakan peremajaan RT/RW.

“Untuk Provinsi DKI Jakarta terdapat 30.000 RT dan 2.700 RW dengan masa bhakti tiga tahun, berarti setiap tahunnya ada 10.000 RT dan 900 RW yang melakukan peremajaan dengan asumsi setiap tahun jumlahnya sama besar. “kata sismanu

Kesibukan para pengurus RT/RW di Jakarta akan terlihat pada tahun 2014 yakni, antara Januari – Oktober dimana saat itu bertepatan dengan Pemilu Legislatif dan dilanjutkan Pemilu Presiden dan Pelantikan, Jika peremajaan RT/RW tahun 2014 tetap dilaksanakan, dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi para ketua RT/RW, karena peremajaan RT/RW di wilayah-wilayah tertentu di DKI Jakarta juga melakukan kampanye seperti yang dilakukan para Caleg, sama-sama membentuk tim sukses, memasang spanduk dan menyebarkan brosur dan bahkan mengeluarkan biaya relatif cukup besar. Hal ini tujuannya agar konsentrasi pengurus RT/RW tidak terbagi dengan urusan intern lingkungan.

“Sebaiknya Peremajaan RT/RW sepanjang Tahun 2014 ditunda pelaksanaannya dan dimulai kembali awal Januari Tahun 2015. “usulnya.

Usulan Sismanu berikutnya yakni terkait Surat Keputusan Gubernur No 36 Tahun 2001 tentang Pedoman RT/RW di DKI Jakarta yang digunakan sebagai dasar Pedoman pelaksanaan bagi para pengurus RT/RW. Menurutnya, karena SK tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Salah satunya, Ketua RW sudah tidak diikutkan menandatangani Kartu Keluarga.

Disamping itu, SK Gubernur tersebut hanya mengatur pembentukan RT/RW, tidak mengatur struktur organisasi RT/RW dengan jelas serta tidak mengatur area mana saja yang boleh/ dilarang didirikan RT/RW. sehingga sering menimbulkan masalah seperti sekarang ini, RT/RW didirikan diatas tanah milik Negara, milik Badan Usaha atau milik orang lain. Selain itu para pengurus RT/RW setelah terpilih dilepas begitu saja, tanpa dibekali pengetahuan tentang pedoman bagaimana mengatur dengan warganya.

Atas dasar tersebut diatas sismanu mengusulkan, agar SK Gubernur No. 36 Tahun 2001 Tentang Pedoman RT/RW segera direvisi atau langsung diganti dengan PERDA. Supaya RT/RW juga merasakan keadilan yang sama dengan lembaga-lembaga sosial baru lainnya yang mungkin akan lahir satu persatu yang pengangkatannya berdasarkan Perda, sedangkan RT/RW yang memiliki status sosial tinggi di masyarakat Surat Keputusannya pengangkatannya hanya dibuat Lurah/Camat, selain ada kecemburuan social lainnya, RT/RW hanya dapat uang insentif operasional sedangkan yang lainnya mendapatkan Uang Honor/Kehormatan.

“Jujur ! dengan mempersoalkan uang honor/kehormatan wibawa Ketua RT/RW menjadi berkurang, karena RT/RW merupakan pekerja sosial, niat dari awalnya hanya mengabdi, akan tetapi karena lahirnya organisasi baru berdasarkan perda, maka wajar kalau cemburu. “tandasnya dengan semangat.

Sedangkan pertanyaan yang ketiga Sismanu mengatakan, Ketua RT/RW adalah jabatan sosial dimasyarakat. Ketua RT/RW bukan bawahan atau perangkat Kelurahan/Kecamatan melainkan mitra. Sesuai SK No 36 Tahun 2001 Tentang Pedoman RT/RW dimana setiap tiga tahun sekali harus melaksanakan peremajaan.

Tiga tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi pekerja sosial dimasyarakat, dipastikan kurun waktu 3 tahun tidak banyak yang bisa dihasilkan. Untuk tidak menambah beban masyarakat (pemborosan) mengingat setiap peremajaan RT/RW biayanya ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat, Pemprov DKI Jakarta belum pernah membantu.

“Sebaiknya peremajaan RT/RW dilakukan 5 Tahun sekali, “usul Sismanu lagi yang juga sebagai Pemred Tabloid Rembug Warga Jakarta.

Menaggapi usulan Sismanu, Irmasyah yang menjadi Kepala Biro sejak Pemerintahan Jokowi tersebut memberikan perhatian khusus dengan meminta untuk menemuinya selesai acara. Begitu pula anggota Dewan Komisi A komisi yang membawahi Pemerintahan juga berjanji akan melakukan koordinasi untuk membahas usulan-usulan yang dianggap konstruktif tersebut.

Usai acara ada beberapa ketua RW yang sempat diwawancara semuanya mendukung usulan tersebut. H. Suharjo Ketua RW 02 Utan Kayu Selatan menyambut baik usulan penundaan peremajaan bagi RT/RW yang masa bhakti kepengurusan RT/RW berakhir tahun 2014.

“Sebaiknya Kepala Biro Tapem koordinasi dengan KPUD Provinsi DKI Jakarta, kalau usulan di terima sebaiknya jauh-jauh hari ada pemberitahuan, sehingga para ketua RT/RW yang masa bhaktinya berakhir awal 2014 dari sekarang sudah mempersiapkan diri dan tidak memikirkan kegiatan rutin tiga tahunan melainkan memikirkan gawe besar bagi bangsa Indonesia yaitu Pemilu 2014.” Kata Suharjo.

Disamping itu, Sartono Ketua RW 06 Bali Mester Kecamatan Jatinegara yang ditemui dikediamannya mengatakan, siapapun pengurus RT/RW harus mendukung usulan penundaan peremajaan bagi RT/RW, masa bhakti di Jakarta, karena masyarakat tidak ada yang dirugikan apalagi pemerintah.

Ketika ditanyakan berkaitan usulan masa bhakti pengurus yang selama ini 3 tahun menjadi 5 tahun sambil tertawa Sartono menjawab.

“Memang 5 tahun sekali, kalau tiga tahun terlalu cepat dan tidak efisein. Ujar Sartono Ketua RW Keturunan Cina yang sudah 10 kali berturut2 menjadi Ketua RW dilingkungan pribumi dan komplek Militer tersebut. “.

Sementara itu Ketua RW 03 Kayu Putih Pulo Gadung Lukman Hakim yang kebetulan seorang pengacara ketika dimintai pendapatnya pada acara Halal Bi Halal dengan anggota DPRD DKI di restoran bilangan Matraman, mengatakan bahwa pengangkatan RT/RW kalau berdasarkan SK Gubernur No. 36 Tahun 2001 seharusnya yang mengesahkan bukan Lurah/Camat melainkan Sekda. SK Gubernur yang sudah berumur 12 memang harus segera diganti dengan Perda.******

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sambut Sunrise Dari Puncak Gunung Mahawu …

Tri Lokon | | 28 July 2014 | 13:14

Pengalaman Adventure Taklukkan Ketakutan …

Tjiptadinata Effend... | | 28 July 2014 | 19:20

Membuat Hidangan Lebaran di Moskow (Jika …

Lidia Putri | | 28 July 2014 | 17:08

Kampanye Wisata Thailand’s Best …

Olive Bendon | | 28 July 2014 | 16:49

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Pijat Ala Dubai International Airport …

Ardi Dan Bunda Susy | 4 jam lalu

Jangan Terlalu Berharap Banyak Pada Jokowi …

Bambang Srijanto | 5 jam lalu

Berlebaran Tetap Gaya dengan Kaos Kompasiana …

Topik Irawan | 6 jam lalu

Jangan Nanya Panci ke Polisi Amerika …

Usi Saba Kota | 9 jam lalu

” Dari Tahun Ketahun Tak Pernah …

Rere | 14 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: